Latest Posts

Polres Dumai Bongkar Peredaran 78 Butir Ekstasi di Parkiran Pujasera, Dua Pria Ditangkap

Wed, 15 Jul 2026 13:49:50 +0700

DUMAI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai menangkap dua pria berinisial MDR (32) dan AI (24) diamankan bersama 78 butir diduga pil ekstasi merek LV pada Rabu (15/7/2026) dini hari.

Kedua tersangka ditangkap sekitar pukul 01.00 WIB di parkiran belakang Pujasera Pagi Malam, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 78 butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor sekitar 30,40 gram," ujar Kasi Humas Polres Dumai, AKP Zaini Waluyo.

Barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas selempang hitam yang disimpan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy putih bernomor polisi BM 6020 HAC.

Zaini Waluyo menyebut, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan maraknya transaksi pil ekstasi di kawasan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba Ipda Lius Mulyadin melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi keberadaan para pelaku," terangnya.

"Tim langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor, petugas menemukan tas berisi 78 butir diduga pil ekstasi," sambungnya.

Selain pil ekstasi, polisi turut menyita dua unit telepon genggam merek Infinix dan Vivo yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, dua lembar plastik klip, satu strip obat Panadol Extra, plastik bening, plastik asoy hitam, serta tas selempang yang digunakan menyimpan barang bukti.

"Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengakui kepemilikan seluruh barang bukti tersebut. Selanjutnya, mereka dibawa ke Mapolres Dumai untuk menjalani penyidikan lebih lanjut," kata Zaini.

Atas perbuatannya, MDR dan AI dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan baru.

Pemko Pekanbaru Buka Pemenuhan Kuota Sekolah, Dewan Minta RT dan RW Dilibatkan dalam Pendataan

Tue, 14 Jul 2026 13:48:47 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan masih membuka layanan pemenuhan kuota bagi anak-anak usia sekolah yang belum memperoleh sekolah pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini diambil pasca-Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna memastikan seluruh anak di Kota Bertuah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan tidak ada yang putus sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, mengonfirmasi bahwa hingga hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), jumlah peserta didik baru yang diterima di Sekolah Dasar (SD) negeri di Pekanbaru telah mencapai sekitar 9.660 siswa. Meski proses sosialisasi SPMB telah dilakukan secara masif, pihak dinas menyadari masih ada potensi anak usia sekolah yang tercecer dan belum mendaftar.

Guna menjaring anak-anak yang belum terdaftar tersebut, Disdik Pekanbaru menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan. Salah satu kanal informasi yang disiapkan pemerintah daerah adalah melalui kader Posyandu terdekat. Melalui Posyandu, warga diharapkan dapat melaporkan jika menemukan adanya anak di lingkungan sekitar mereka yang belum mendapatkan kesempatan bersekolah.

"Kami berharap masyarakat memanfaatkan layanan yang telah disediakan Pemko Pekanbaru agar seluruh anak tetap dapat mengenyam pendidikan. Kami juga masih memiliki kuota di beberapa sekolah negeri. Selain itu, kami bekerja sama dengan sejumlah sekolah swasta sebagai alternatif pemenuhan kuota," ujar Syafrian Tommy, Selasa (14/7/2026).

Merespons kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, menyarankan agar Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi jalur pendataan tersebut. Menurutnya, pelibatan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan jauh lebih akurat dan presisi untuk memetakan anak putus sekolah dibandingkan hanya mengandalkan kader Posyandu.

"Kalau menurut saya, pendataan itu lebih tepat melibatkan RT dan RW. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat tentu lebih mengetahui apakah ada anak di wilayahnya yang belum masuk sekolah atau tidak. RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat," urai Tekad Abidin memberikan masukan.

Politisi PDI Perjuangan ini memaparkan, informasi akurat yang dikumpulkan oleh pengurus lingkungan tersebut nantinya dapat disalurkan secara hierarki dan berjenjang. Alur pelaporannya dimulai dari tingkat RT dan RW ke pihak kelurahan, diteruskan ke kecamatan, hingga akhirnya bermuara ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar dapat segera dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran.

Pola koordinasi yang terstruktur ini diyakini mampu menciptakan sistem basis data pendidikan yang terintegrasi dan meminimalkan celah kesalahan data di lapangan. Tekad menegaskan, RT dan RW memegang peran strategis karena memantau langsung dinamika kependudukan, sehingga ia meminta Pemko Pekanbaru tidak membiarkan satu anak pun kehilangan hak pendidikannya hanya karena masalah administratif pendataan.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:47:48 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Wakil Bupati Kampar Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri 2026

Mon, 13 Jul 2026 18:33:12 +0700

Lipat Kain – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 yang mempertemukan tim-tim dari seluruh desa se-Kecamatan Kampar Kiri. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Kenegerian Lipat Kain, Senin (13/07/2026).

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan disambut antusias oleh masyarakat serta para peserta yang akan berlaga. Turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan olahraga sepak bola di tingkat kecamatan setelah cukup lama tidak kembali diselenggarakan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Camat Kampar Kiri Sri Nuryani, S.ST, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, S.H., M.H., unsur Forkopimcam, kepala desa, lurah, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Turnamen Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 dapat kembali digelar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen ini. Dengan semangat kebersamaan yang kuat, turnamen yang sudah cukup lama tidak dilaksanakan akhirnya dapat kembali digelar pada tahun 2026 ini,” ujar Misharti.

Ia berharap turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan dan persaudaraan antar desa di Kecamatan Kampar Kiri.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati juga mengucapkan selamat bertanding dan mengingatkan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Tunjukkan kemampuan terbaik, namun tetap jaga sportivitas, saling menghormati, dan jadikan turnamen ini sebagai wadah mempererat persaudaraan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Misharti juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi.

Sementara itu,Anggota DPRD Kampar Eko Sutrisno menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Turnamen Camat Cup Kampar Kiri yang pertama. Menurutnya, pelaksanaan turnamen tersebut merupakan sebuah terobosan positif dari Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Plt. Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, menjelaskan bahwa Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 resmi dimulai pada 13 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 3 Agustus 2026. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar, aman, tertib, serta menjadi hiburan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kampar Kiri.

Mendagri Ingatkan Daerah Waspadai Kenaikan Inflasi

Mon, 13 Jul 2026 18:32:21 +0700

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah di Indonesia yang diselenggarakan rutin setiap minggunya, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (13/7/25).

Selain membahas terkait langkah kongkrit pengendalian inflasi, dalam rakornas kali ini sekaligus disampaikan terkait update dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program tiga juta rumah secara virtual.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa secara Years on Years (YoY) Juni 2026 terhadap Juni 2025, inflasi Indonesia berada pada angka 3,34 persen.

Dia menyebutkan, angka 3,34 persen merupakan angka yang cukup aman mengingat angka yang ditetapkan pemerintah maksimal 3,5 persen. Namun menurutnya, meskipun angka inflasi normal, tim pengendalian inflasi harus terus berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan harga.

"Inflasi diangka 3,34 persen secara YoY, angka yang masih aman tapi kita harus hati-hati karena kita berbicara tren tiga bulan terkahir menunggu kenaikan harga beberapa komoditas," katanya.

Tito Karnavian mengungkapkan, jika dilihat dari data yang dirilis BPS, dalam tiga bulan terakhir ada tiga titik kelompok penyumbang inflasi yang menunjukkan kenaikan.

Sehingga menurutnya, tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah perlu banyak berusaha agar kenaikan inflasi tidak menyentuh angka 3,5 persen.

Karena jelasnya, kenaikan inflasi itu bisa memberatkan masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

"Itu penyumbangnya adalah sektor makanan minuman dan tembakau, sektor transportasi karena kenaikan harga minyak, lalu sektor perawatan pribadi yaitu emas yang fluktuatif naik turun harganya," ungkap dia.

Mendagri melanjutkan, jika dilihat inflasi secara bulan kebulan yang lebih menggambarkan keadaan di bulan Juni dibandingkan bulan Mei, terdapat kenaikan sedikit dari 0,38 persen ke 0,44 persen.

Dia mengungkapkan, penyumbang andil kenaikan inflasi secara bulan ke bulan tersebut utamanya adalah sektor transportasi.

"Inflasi di sektor ini disebabkan kenaikan BBM, ditambah dengan sektor makanan dan minuman 0,2 persen. Dua hal itu perlu diwaspadai," lanjutnya.

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 18:31:35 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Wawako Pekanbaru Ikuti Nobar Piala Dunia Bersama Masyarakat di Payung Sekaki

Tue, 07 Jul 2026 18:30:36 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar mengikuti kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan sepak bola piala dunia bersama masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (7/7/2026) malam.

Nobar pertandingan sepak bola dunia dalam laga Argentina versus Mesir ini digelar di lapangan TVRI, Jalan Durian, Kecamatan Payung Sekaki.

Ratusan masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan Nobar pertandingan sepak bola piala dunia yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru, bersama pihak TVRI ini.

"Dalam kegiatan nobar tersebut kita juga melibatkan banyak para pelaku UMKM, Alhamdulillah penonton juga banyak yang berbelanja," kata Wawako.

Panitia penyelenggara juga menyediakan puluhan dorprize bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan Nobar piala dunia ini.

"Tentunya kita mengapresiasi kegiatan nobar piala dunia, semoga masih bisa terus berlanjut karena pertandingan masih banyak yang seru-seru," ucapnya.

Wawako dan masyarakat larut dalam keseruan pertandingan tersebut. Ia tampak sesekali melakukan selebrasi ketika para pemain berhasil mencetak gol.

Kegiatan semakin semarak ketika Wawako melakukan pencabutan dan pembagian dorprize kepada masyarakat yang hadir. Ia juga berbelanja di stand UMKM yang ada di sana.

Pekanbaru Menuju Zero Anak Stunting, Pemko Pastikan Intervensi Berlanjut

Wed, 08 Jul 2026 18:29:56 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi anak-anak di kota ini yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi

Wako Agung menyebut bahwa intervensi kasus stunting di Kota Pekanbaru terus berlanjut. Melalui kolaborasi lintas sektoral, pemberian asupan gizi, serta bantuan orang tua asuh bagi keluarga beresiko.

"Tidak boleh ada anak Pekanbaru yang gizinya kurang, harus lengkap. Zero anak stunting," kata Wako Agung, Rabu (8/7/2026).

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggandeng badan usaha dalam pemenuhan gizi anak yang alami stunting. Mereka bisa mendonasikan anggarannya untuk memberikan asupan gizi kepada anak sampai terbebas dari stunting.

Masyarakat bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan memberikan donasinya kepada anak yang alami stunting.

Pada tahun 2025 saja, hasil dari pendataan yang dilakukan pemerintah kota dibantu kader Posyandu, ada ribuan balita yang alami stunting atau gizi buruk.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemko Pekanbaru segera mendistribusikan asupan vitamin serta makanan tambahan bagi anak-anak yang teridentifikasi stunting.

"Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," pungkasnya.

Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru jadi Wadah Kolaborasi Berbagai Komunitas

Thu, 09 Jul 2026 18:29:11 +0700

PEKANBARU - Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru yang dikukuhkan oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, pada 17 Juni 2026 lalu, akan menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai komunitas di Kota Bertuah.

Melalui wadah ini, pemerintah akan mendata dan memetakan para pegiat baca, menyusun program yang lebih tepat sasaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, Bunda Literasi, perpustakaan, dan masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru Drs H Muhammad Amin M.Si, saat menjadi narasumber Podcast Rotasi (Obrolan Seputar Literasi) di RRI Pro 2, Kamis (9/7/2026).

Podcast Rotasi turut diikuti Sekretaris Dispusip Kota Pekanbaru Nofrita Deli S.Pd M.Si, serta Ketua Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru Mulyati M.Pd.

Di kesempatan itu, Amin menjelaskan bahwa keberadaan wadah kolaborasi bisa menjadi langkah strategis untuk menyatukan berbagai pegiat baca agar dapat saling terhubung dan bergerak bersama. Selain itu, perpustakaan juga diharapkan semakin dikenal sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkegiatan, bukan hanya tempat meminjam buku.

Pendataan berbagai komunitas tersebut pastinya akan memudahkan penyusunan program yang lebih tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Pekanbaru.

"Kami ingin perpustakaan menjadi pusat jejaring, tempat para pegiat bertemu, berbagi pengalaman, dan bersama-sama menumbuhkan budaya baca di Kota Pekanbaru,” ujar Amin.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pegiat Literasi Pekanbaru Mulyati, menyebutkan bahwa wadah ini dibentuk untuk menghimpun pegiat sastra, seni, budaya, hingga komunitas digital yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan literasi.

Melalui kolaborasi tersebut, setiap komunitas dapat saling bertukar gagasan, menyusun program bersama, serta memperluas jangkauan kegiatan hingga ke tingkat kelurahan.

“Kami ingin seluruh pegiat memiliki ruang untuk saling terhubung, berbagi gagasan, dan menghadirkan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Mulyati.

Diharapkan, ke depannya akan semakin banyak Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas, pegiat seni, dunia pendidikan, hingga komunitas digital yang ikut terlibat dalam penguatan budaya baca di Kota Pekanbaru.

Sinergi dan kolaborasi juga diharapkan mampu membangun ekosistem literasi yang lebih kuat, memperluas akses pengetahuan, serta melahirkan masyarakat Pekanbaru yang gemar membaca, kreatif, dan berdaya saing.

Pemko Pekanbaru Lanjutkan Perbaikan Jalan Rambutan, Masuki Tahap Pengecoran Bahu Jalan

Fri, 10 Jul 2026 18:28:24 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Setelah dilakukan pelapisan ulang (overlay), perbaikan Jalan Rambutan di Kecamatan Marpoyan Damai kini memasuki tahap pengecoran beton pada bahu jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah, Kamis (9/7/2026), mengatakan Jalan Rambutan merupakan salah satu jalur alternatif yang banyak dimanfaatkan masyarakat, baik dari arah Panam menuju Jalan Arifin Ahmad maupun sebaliknya. Kini, perbaikan Jalan Rambutan memasuki tahap pengecoran beton bahu jalan.

"Sebelumnya ruas jalan ini telah dilakukan perbaikan melalui overlay. Dalam waktu dekat, kami juga akan melaksanakan overlay di Jalan Melati–Irkab, Kecamatan Marpoyan Damai," ujarnya.

Perbaikan ruas jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Jalan Rambutan dinilai memiliki peran penting sebagai jalur penghubung yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga setiap hari.

"Jalan ini telah menjadi salah satu urat nadi aktivitas warga di kawasan tersebut," ucap Edu, sapaan akrabnya.

Perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sebelum proses pengecoran dilaksanakan, Dinas PUPR terlebih dahulu melakukan pengujian mutu beton. Hal ini guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

"Kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap material, termasuk mutu beton, harus melalui proses pengujian sebelum digunakan," jelas Edu.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya arus lalu lintas selama proses pekerjaan berlangsung. Ia mengimbau para pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif, terutama pada jam-jam sibuk, demi kelancaran mobilitas dan keselamatan bersama.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pekerjaan. Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan jalur alternatif saat melintasi kawasan Jalan Rambutan, khususnya pada jam-jam padat lalu lintas," tutupnya.

Kemarau El Nino, Lahan Terbakar di Pekanbaru Capai 38 Hektare Lebih

Fri, 10 Jul 2026 18:11:25 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi cuaca yang memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sebagai langkah antisipasi, Pemko Pekanbaru telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku hingga 30 November 2026. Penetapan status tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca yang menunjukkan wilayah Pekanbaru tengah memasuki musim kemarau El Nino.

Pelaksana Tugas (Plt) Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Martin Manouluk, mengatakan hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru telah mencapai lebih dari 38 hektare. Kebakaran tersebut terjadi dalam 64 kasus yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.

"Lokasinya hampir menyebar di seluruh kecamatan. Kami mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," kata Martin, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, BPBD Kota Pekanbaru terus mengoptimalkan upaya penanganan kebakaran lahan, terutama setelah diberlakukannya status siaga darurat karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons terhadap setiap kejadian kebakaran sekaligus meminimalkan meluasnya area yang terdampak.

Dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar. Di Kecamatan Payung Sekaki tercatat terjadi 16 kasus kebakaran dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 13 hektare.

Sementara itu, di Kecamatan Rumbai, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 12 hektare.

Martin menambahkan, berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, wilayah Kota Pekanbaru diperkirakan mengalami musim kemarau dengan intensitas El Nino kategori moderat hingga kuat. Kondisi tersebut diprediksi berlangsung dengan puncak musim kemarau pada periode Juni hingga November 2026.

Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Kami mengimbau warga melaporkan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) Pekanbaru Aman 112 ketika ada kebakaran lahan," pungkasnya.

Beri Kemudahan Akses Transportasi Bagi Pelajar, Wako Pekanbaru Sediakan Bus Sekolah Gratis

Mon, 13 Jul 2026 18:08:11 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026).

Operasional bus sekolah gratis ini juga bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho untuk memudahkan akses transportasi bagi pelajar.

Pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," kata Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang.

Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani. Rute yang dilalui bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian menuju Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, mengatakan para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Menurutnya, layanan ini melayani sejumlah sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelasnya.

Sorotan Tajam untuk APH, FPMPH-S Minta Seluruh Dugaan Keterlibatan dalam PETI Diusut Tanpa Pandang Bulu

Mon, 06 Jul 2026 23:38:32 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Hari Kedua MTQ ke-44 Provinsi Riau, 28 Peserta Kafilah Kampar Akan Tampil Di Beberapa lokasi di Kuantan Singingi

Mon, 29 Jun 2026 23:01:58 +0700

Teluk Kuantan : Setelah kemarin berbagai lomba telah diikuti oleh Qari dan Qariah Kafilah Kampar, maka pada hari ini Senin (29/06) sebanyak 28 peserta MTQ dari Kafilah Kampar akan menampilkan penampilan terbaik yang tersebar dibebarapa lokasi lomba.

Ketua LPTQ Kabupaten Kampar Dr. H. Erman Ghani saat di temui di Pemondokan Kafilah menyampaikan bahwa kafilah Kampar untuk hari ini akan tampil pada berbagai lomba "Kata Erman Gani

Dikatakan Ketua LPTQ Kampar bahwa pada hari ini sebanyak 28 Qari /Qariah akan tampil diantaranya Azkiyah Zahidah Tartil Al-Quran Puteri, Puteri Nur Alyyah Tilawah anak-anak putri, M Fauzi Qiraat Murattal RemajaPutera, Kahirunnisa Fadila Qiraat Murattal Remaja Puteri, Asyafiq Rafiki Hafalan 1 Juz, dan tilawah, Shela Hersya Fitri Hafalan 1 Juz dan Tilawah, Elvira Dwi Rahmah Hafalan 10 Juz Puteri, Muhammad Alfackri Hafalan 30 Juz Putra, Siti Azkiyah Arif Tafsir Alquran Bahasa Inggris Puteri, Ghozi Asadault Taqi Seni Kaligrafi Al-Quran Hiasan Mushaf Putera.

Selanjutnya Eka Sri Melati Seni Kaligrafi Al-Quran Hiasan Mushaf Puteri, Muhammad Khairul Amin Seni Kaligrafi Al-Quran Dekorasi Putera, Indah Murtafi'ah Seni Kaligrafi Al-Quran Dekorasi Puteri, Ahmad Husairi Seni Kaligrafi Al-Quran Digital Putera, Ain Anisa Rizqy Seni Kaligrafi Al-Quran Digital Puteri, Aji Kurniawan Tafsir Alquran Bahasa Putera, Wafiy AlHakim Tilawah Remaja Putra, Abi Darda Qiraat Al-Quran Murattal Dewasa Putera, Sri Yuliana Qiraat Al-Quran Murattal Dewasa Puteri, Ika Sucinta Erli Hafalan 5 Juz dan Tilawah Puteri.

Selanjutnya Sakinal Apriliani Candra Hafalan Al-Quran 20 Juz Puteri, Muhammad All Mubarak Tafsir Alquran Bahasa Indonesia Putera, Aisyah Fahmil Qur’an Puteri, Mhd. Dinul Faiz Musabaqah Hafalan Alhadist 500 Tanpa Sanad Putera, Alwi Rahman Tilawah Dewasa Putera dan Fitria Mayasari Tilawah Deawas Puteri

Dikatakan Ketua LPTQ Kampar bahwa Kafilah Kampar akan tampil di 28 Golongan, semoga dapat tampil dengan maksimal " Ujar Ketua LPTQ Kampar tersebut.

Wabup Misharti Buka Kegiatan untuk Tingkatkan Kemandirian Ekonomi dan Edukasi Hukum Perempuan Kampar

Tue, 30 Jun 2026 23:01:16 +0700

Tambang, – Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi kaum perempuan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembukaan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disejalankan dengan Pelatihan Membuat Sabun Cuci Piring, bertempat di Aula Kecamatan Tambang, Selasa (30/07).

Acara resmi ini diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar yang berkolaborasi erat dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. H. Misharti, S.Ag., M.Si. yang juga merupakan Ketua (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemahaman terhadap UU PKDRT sangat krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Beliau juga mengapresiasi inovasi pelatihan pembuatan sabun sebagai langkah strategis dalam mendongkrak ekonomi kreatif keluarga.

"Kemandirian finansial perempuan terbukti efektif menurunkan potensi stres emosional di dalam keluarga yang sering memicu tindakan kekerasan," tegas Wabup saat membuka acara.

Turut mendampingi Wakil Bupati di lokasi acara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Drs. Edi Afrizal, M.Si. Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas menekankan bahwa sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh, baik dari sisi psikologis, hukum, maupun finansial.

Untuk memastikan output yang maksimal, panitia penyelenggara menghadirkan para narasumber berkompeten di bidang hukum perlindungan perempuan dan praktisi wirausaha. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, para peserta yang didominasi oleh kaum ibu diharapkan tidak hanya melek hukum, tetapi juga pulang membawa keterampilan baru yang bernilai ekonomis tinggi.

Harga CPO Naik, Kelapa Sawit Mitra Plasma ‘Minggu Ini Jadi Rp3.831 per Kg

Tue, 30 Jun 2026 23:00:05 +0700

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan tim, penetapan harga kelapa sawit periode 1 - 7 Juli 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 55,60/Kg atau mencapai 1,47% dari harga periodelalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.831,76/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan.

“Dengan harga cangkang sebesar Rp 19,77/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,87%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 167,21 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 444,40 dari Minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.525,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 12.795,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga cpo dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 23 Periode : Rabu - Selasa, 1 - 7 JULI 2026

Umur 3 Th (Rp 2,949.68 );

Umur 4 Th (Rp 3,347.18 );

Umur 5 Th (Rp 3,548.50 );

Umur 6 Th (Rp 3,703.60 );

Umur 7 Th (Rp 3,782.99 );

Umur 8 Th (Rp 3,827.74 );

Umur 9 Th (Rp 3,831.76 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,810.90 );

Umur 21 Th (Rp 3,750.55 );

Umur 22 Th (Rp 3,692.58 );

Umur 23 Th (Rp 3,630.79 );

Umur 24 Th (Rp 3,563.01 );

Umur 25 Th (Rp 3,486.85 );

Umur 26 Th (Rp 3,440.62 );

Umur 27 Th (Rp 3,394.14 );

Umur 28 Th (Rp 3,348.86 );

Umur 29 Th (Rp 3,331.61 );

Umur 30 Th (Rp 3,317.24 );

Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Pemprov Riau Bentuk 6 Satgas Lintas Sektor

Mon, 29 Jun 2026 22:59:10 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) lintas sektor guna menghadapi beragam ancaman strategis. Komitmen kolaboratif ini dipaparkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis, di Ruang Rapat Melati, Senin (29/06/2026).

Pemaparan tersebut menggambarkan langkah nyata Pemprov Riau dalam membangun sinergi bersama TNI, Polri, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama yang dikerjakan secara gotong-royong ini mencakup penanggulangan kebakaran hutan, penertiban lahan, kelancaran produksi migas, pemberantasan perdagangan orang, kejahatan lintas negara, hingga penguatan pendapatan daerah.

Kendali Karhutla dan Status Siaga Darurat

Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan bahwa langkah krusial pertama yang dilakukan Pemprov Riau adalah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Karhutla. Status siaga darurat bahkan telah ditetapkan sejak awal tahun sebagai landasan hukum untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pertama, Satgas Karhutla. Kami telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari sampai 30 November 2026. Ini menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, menggerakkan sumber daya, serta memastikan kesiapsiagaan di lapangan," kata SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah semata. Seluruh unsur mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat wajib terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan di lapangan.

"Dalam pelaksanaannya, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama dalam pencegahan, patroli, pemadaman, hingga pengendalian kebakaran," jelasnya.

Penertiban Kawasan Hutan dan Pemulihan TNTN

Selanjutnya, SF Hariyanto memaparkan pentingnya keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia menyebut ancaman terhadap kelestarian hutan di Riau masih cukup besar sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan tegas.

"Kedua, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Di Riau, ancaman nyata yang kita hadapi adalah penjarahan ruang, pembakaran, pembalakan liar, serta alih fungsi kawasan hutan secara masif dan ilegal," lanjutnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Pemerintah Pusat resmi membentuk Satgas PKH di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang signifikan di lapangan. Kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dari perambah ilegal mencapai 331.838 hektare, menjadikannya salah satu capaian penyelamatan hutan terbesar di Indonesia.

Selain penertiban, Pemprov Riau juga mendapat amanah mempercepat pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

"Amanah dari pusat ini kami tindak lanjuti melalui pembentukan tim terpadu hingga ke tingkat lapangan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan kawasan konservasi berjalan optimal," tambahnya.

Gugus Tugas Blok Rokan Dukung Energi Nasional

Pada sektor energi, Pemprov Riau turut mengawal target nasional produksi minyak bumi sebesar satu juta barel per hari pada tahun 2030. Dukungan nyata tersebut diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan.

"Ketiga, gugus tugas kelancaran produksi migas di Blok Rokan. Untuk mendukung target nasional, Pemprov Riau bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, PHR, dan pihak terkait bergerak membantu menyelesaikan hambatan di lapangan. Saat ini terdapat target 622 proyek sumur migas baru di Riau, atau mencakup sekitar 65 persen dari rencana nasional," tegas Plt Gubri.

Proteksi Pesisir dari TPPO dan Narkoba

Mengingat posisi geografis Riau yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pemprov Riau juga menaruh perhatian besar pada isu kemanusiaan dan hukum dengan membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Keempat, kami telah membentuk Satgas TPPO. Provinsi Riau berada di jalur pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga kewaspadaan terhadap perdagangan orang harus diperkuat. Penanganan dilakukan terpadu bersama TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, BP3MI, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan jalur keluar-masuk, perlindungan korban, maupun penindakan jaringan," terangnya.

Selain TPPO, satgas kelima yang diperkuat adalah Sinergi Penanganan Narkotika dan Kejahatan Lintas Negara. Wilayah pesisir dan jalur laut Riau yang luas dinilai rawan dimanfaatkan oleh jaringan internasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara TNI, Polri, BNN, dan pemda terus diintensifkan demi melindungi masa depan generasi muda dan menjaga stabilitas daerah.

Optimalisasi Fiskal dan Pendapatan Daerah

Tidak hanya fokus pada aspek keamanan fisik dan lingkungan, Pemprov Riau juga membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai instrumen keenam. Menurut SF Hariyanto, penguatan fiskal daerah merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Dalam satgas ini, Pemprov Riau bersama Forkopimda membentuk tiga klaster kerja. Pertama, Satgas PKB, BBNKB, dan alat berat bersama Polda Riau. Kedua, Satgas pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan bersama Kejati Riau. Ketiga, satgas yang bertugas mengoptimalkan pajak di sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan dukungan TNI AD," paparnya.

Komitmen Cegah Krisis Sejak Dini

Di akhir pemaparannya, Plt Gubernur menegaskan bahwa seluruh satuan tugas yang telah dibentuk bukan sekadar struktur administrasi di atas kertas, melainkan instrumen kerja nyata untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat diantisipasi sejak dini.

Ia berharap kehadiran Sesko TNI dalam menyusun rencana kontingensi ini dapat melahirkan dokumen strategis yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pandangan yang produktif antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga rencana kontingensi yang disusun benar-benar dekat dengan kondisi di lapangan dan tidak berkembang menjadi krisis," pungkasnya.

Wako Pekanbaru Dorong Tim Response TRC 112 Ditargetkan di Bawah Tujuh Menit

Mon, 29 Jun 2026 22:57:57 +0700

PEKANBARU - Time respons atau waktu respons dari Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 di Kota Pekanbaru terus dioptimalkan. Waktu respons untuk penanganan kebakaran saja ditargetkan di bawah tujuh menit sudah sampai di lokasi kejadian.

Tim TRC juga siaga 24 jam untuk menerima laporan dari warga. Keberadaan ini melibatkan sejumlah instansi terpadu untuk menindaklanjuti setiap laporan dari warga.

"Kita usahakan secepatnya, sedangkan kalau untuk damkar saja, targetnya di bawah tujuh menit di lokasi, apalagi dengan adanya tim terpadu ini," jelas Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, Sabtu (27/6/2026).

Satu laporan paling banyak yakni keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Warga yang merasa terganggu dengan ODGJ langsung menghubungi TRC lewat sambungan 112.

"Setelah itu langsung turun tim dari dinas sosial dan satpol PP, mereka langsung menindaklanjuti laporan di lapangan," jelasnya.

Ada juga laporan lainnya dari warga seperti laporan kebakaran hingga kecelakaan lalu lintas. Ia menyebut bahwa warga bisa melaporkan lewat Aplikasi AMAN yang juga terdapat panic button di dalamnya.

"Misal ada kejadian darurat, warga bisa menggunakannya, agar instansi terkait menindaklanjuti langsung ke lokasi," ulasnya.

Dirinya menilai TRC ini sebagai bentuk pelayanan terpadu yang langsung menindaklanjuti laporan warga. Ia menyebut ada sejumlah instansi yang terlibat dalam TRC.

Agung mengatakan bahwa instansi tersebut bukan hanya dari lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ada juga dari unsur TNI dan kepolisian yang siap menindaklanjuti laporan tentang gangguan ketertiban dan keamanan.

"Tim TRC datang langsung menindaklanjuti laporan warga, begitu warga menghubungi 112," tuturnya.

Jamin Pendidikan Anak, Pemko Pekanbaru Kembali Gandeng Kader PKK Jaring Anak Putus Sekolah

Tue, 30 Jun 2026 22:57:18 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjaring anak putus sekolah tahun ini.

Langkah ini sebagai upaya Pemko Pekanbaru dalam pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak di Pekanbaru.

"Agar tidak ada anak-anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Pekanbaru zero anak putus sekolah," tegas Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, Selasa (30/6/2026).

Agung menegaskan komitmennya agar seluruh anak-anak di Pekanbaru mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak-anak di Pekanbaru yang tidak sekolah.

Ia tidak menampik, dari beberapa temuan di lapangan masih ada anak-anak yang putus sekolah karena ijazah mereka ditahan di sekolah asal. Hal ini lantaran ada biaya sekolah yang belum diselesaikan.

"Seperti ada anak-anak ijazahnya yang ditahan di pesantren, terkadang ada yang seperti itu karena adanya tunggakan-tunggakan sekolah," terang Agung.

Masyarakat bisa melaporkan jika ada menemukan anak putus sekolah. Masyarakat bisa melaporkan ke kader PKK, kantor kelurahan, Posyandu di wilayah masing-masing.

Pemko nantinya akan mencarikan solusi terkait permasalahan anak tersebut, sehingga dapat bersekolah kembali.

"Kita ingin semua bergerak bersama-sama untuk menuntaskan zero anak putus sekolah di Pekanbaru," pungkasnya.

Ketua Bawaslu RI Langsung Turun ke Riau Verifikasi Calon PAW Bawaslu Rohil

Fri, 26 Jun 2026 18:37:55 +0700

BAGANSIAPIAPI - Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, langsung hadir ke Bawaslu Rokan Hilir untuk memferivikasi calon anggota pengganti antar waktu (PAW), pada Kamis (25/6/2026) di Kota Bagansiapiapi. Ada tiga calon anggota yang dites dan diwawancarai kembali untuk menggantikan posisi Jaka Abdillah yang meninggal dunia pada tahun lalu.

Rahmat Bagja menyampaikan, verifikasi terhadap calon anggota PAW ini untuk memastikan apakah calon-calon tersebut masih memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Bawaslu Rohil atau tidak.

"Kita ingin memastikan apakah calon-calon ini masih penuhi syarat atau tidak. Apakah mereka pernah terlibat partai atau tidak, atau masuk tim sukses atau tidak," kata Rahmat Bagja.

Dilanjutkannya, setelah para calon ini diverifikasi, nanti Bawaslu RI akan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan memilih siapa yang akan menjadi PAW.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal menyebutkan bahwa saat ini ada tiga nama yang mengikuti proses PAW ini.

"Sebetulnya ada lima orang yang diundang untuk mengikuti proses PAW ini. Namun dua nama tak ikut lagi karena mereka sudah bertugas di lembaga lain. Jadi tinggal tiga nama saja lagi yang diverifikasi Bawaslu untuk dipilih sebagai anggota PAW Bawaslu Rohil," papar Alnofrizal.

Alnofrizal menyebutkan ketiga nama tersebut adalah Amriyadi, Kasmuri dan Syafmialdi.

Plt Gubernur Riau Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing

Sat, 27 Jun 2026 18:36:17 +0700

KUANTAN SINGINGI - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, tinjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (27/6/26). Peninjauan tersebut didampingi Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Sekolah Rakyat yang sedang dibangun tersebut akan menyediakan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Diharapkan pembangunan dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan.

"Alhamdulillah, tadi kami sudah mendapat penjelasan dari rekanan, kontraktor, dan PPK. Target penyelesaian pembangunan pada 18 Agustus 2026. Saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 74 persen," kata Plt Gubri, di sela peninjauan.

Lanjut Plt Gubri seluruh pekerjaan dapat berjalan tanpa hambatan sehingga bangunan dapat difungsikan sesuai rencana. "Kami berharap tidak ada kendala lagi. Kita berdoa semoga seluruh pembangunan ini selesai tepat waktu sehingga dapat segera dimanfaatkan," harap Hariyanto.

Menurutnya, pemerintah provinei bersama Pemkab setempat berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi para siswa. Ada pun proses transisi penggunaan gedung yang masih dalam kawasan stadion bola Kuansing ini telah dimulai pada 14 Juli 2026. Saat ini, tercatat sebanyak 412 calon siswa telah mendaftar untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut.

"Kami ingin sekolah ini benar-benar nyaman, baik bagi anak-anak maupun orang tuanya. Harapannya, dari jenjang SD, SMP hingga SMA akan lahir generasi yang berkualitas dan memiliki masa depan yang lebih baik," tutupnya.

Pekanbaru Targetkan Juara Umum, Berangkatkan 70 Kafilah ke MTQ Tingkat Provinsi di Kuansing

Fri, 26 Jun 2026 18:35:04 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi melepas 70 orang kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Seluruh cabang lomba diikuti dengan harapan para peserta mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru.

"Kami mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan 70 orang kafilah. Kami berharap mereka dapat menampilkan kemampuan terbaik, meraih prestasi, serta membawa pulang kemenangan untuk Kota Pekanbaru," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syamsuwir usai acara pelepasan kafilag di Hotel Angkasa Garden, Jumat (26/5/2026).

Seluruh kafilah telah dipersiapkan secara maksimal untuk menghadapi ajang tahunan tersebut. Seluruh peserta diimbau agar menjaga nama baik daerah selama mengikuti perlombaan.

"Keikutsertaan dalam MTQ bukan hanya untuk mengejar prestasi. Tetapi, ajang ini juga menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat," ujar Syamsuwir.

Untuk mendukung kenyamanan peserta, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan berbagai fasilitas selama berada di Kabupaten Kuansing. Fasilitas itu mulai dari penginapan berupa hotel dan rumah singgah (homestay), konsumsi, hingga uang saku bagi seluruh kafilah.

"Seluruh fasilitas sudah kami siapkan agar peserta dapat berkonsentrasi mengikuti perlombaan. Bagi kafilah yang berhasil meraih juara, kami juga telah menyiapkan penghargaan berupa bonus uang serta hadiah umrah bagi peraih juara pertama di setiap cabang perlombaan," ungkap Syamsuwir.

Sementara itu, salah seorang kafilah tunanetra, Muhammad Kevin, mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti cabang tilawah Al-Qur'an. Persiapan yang dilakukan antara lain memperbanyak latihan, menjaga pola makan, serta rutin melatih kualitas suara setiap pagi.

"Persiapannya lebih banyak latihan, menjaga makanan, dan latihan suara setiap pagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik," harapnya.

Kevin mengungkapkan, tahun ini merupakan kali kelima dirinya mengikuti MTQ tingkat provinsi. Meski belum pernah meraih gelar juara, lulusan SLB Negeri Pembina Pekanbaru itu tetap optimistis dapat memberikan penampilan terbaik bagi Kota Pekanbaru.

"Saya sudah lima kali mengikuti MTQ. Walaupun belum pernah menjadi juara, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik," tuturnya.

Polsek Kawasan Pelabuhan Kawal Pertumbuhan Jagung Hingga Masa Panen Berikutnya

Thu, 25 Jun 2026 22:40:35 +0700

PEKANBARU – Setelah berhasil melaksanakan panen jagung pipil di lahan ketahanan pangan beberapa waktu lalu, personel Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru kembali melakukan pengecekan dan perawatan tanaman jagung pipil pada kapling lahan lainnya yang berada di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Personel melakukan pengecekan kondisi tanaman, mengamati perkembangan tongkol jagung, serta memastikan tanaman tumbuh dengan baik menjelang masa panen yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Selain melakukan pengecekan, personel juga melaksanakan perawatan tanaman dengan membersihkan rumput liar di sekitar lahan dan memastikan kondisi tanaman tetap terjaga agar hasil panen yang diperoleh nantinya dapat maksimal.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan IPTU Dr. Teddy Kusuma, S.H.,S.E.,M.H.,C.Med. melalui menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan berkelanjutan terhadap lahan pertanian binaan yang selama ini dikelola bersama kelompok tani setempat.

"Setelah panen pada salah satu kapling lahan, saat ini masih terdapat tanaman jagung pipil pada kapling lainnya yang perkembangannya cukup baik dan dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Oleh karena itu, perawatan dan pengawasan terus dilakukan agar hasil yang diperoleh nantinya sesuai harapan," ujarnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa semangat Polisi Cinta Petani tidak hanya diwujudkan saat masa tanam maupun panen, tetapi juga melalui pendampingan rutin selama proses pertumbuhan tanaman. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian.

Melalui kegiatan perawatan dan pengecekan tersebut, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap hasil panen berikutnya dapat semakin optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

#ketahananpangan
#swasembadapangan
#polisicintapetani

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Wed, 24 Jun 2026 14:35:48 +0700

KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.

Pemprov Riau Apresiasi Program Inpres Jalan Daerah yang Diresmikan Presiden Prabowo

Tue, 23 Jun 2026 23:58:04 +0700

PEKANBARU - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, mewakili Pemerintah Provinsi Riau mengikuti peresmian Jalan Daerah Instruksi Presiden (Inpres). Agenda ini diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, pada Selasa (23/6/2026).

Peresmian yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut menandai selesainya pembangunan jalan daerah yang masif di tanah air. Tercatat, infrastruktur jalan yang diresmikan mencapai panjang total 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan jalan daerah ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi stimulus kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya aksesibilitas untuk mobilitas komoditas lokal agar dapat bersaing dan didistribusikan dengan lancar. "Melalui jalan inilah hasil panen, hasil perkebunan, perikanan, dan berbagai produk lainnya dapat bergerak dari desa menuju pusat distribusi maupun kawasan industri, begitu pula sebaliknya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan memangkas kesenjangan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa jalan yang mantap merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional serta mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

Kepala Negara juga berpesan kepada jajaran kepala daerah untuk mengawal keberlanjutan pemanfaatan fasilitas publik yang telah dibangun ini.

"Dengan selesainya pembangunan jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan sebaik-baiknya. Ke depan, pembangunan akan terus ditingkatkan hingga menjangkau seluruh daerah dan desa," ujarnya.

Sementara itu, dari data yang dipaparkan oleh perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Provinsi Riau turut mendapat alokasi pembangunan infrastruktur ini. Panjang ruas jalan daerah yang berhasil dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah di Bumi Lancang Kuning pada tahun 2025 mencapai sekitar 25,32 kilometer.

Usai mengikuti prosesi peresmian, Asisten II Setdaprov Riau Helmi menyampaikan apresiasinya dan berharap kuota program Inpres ini bisa terus ditambah untuk tahun-tahun anggaran mendatang.

"Semoga pada tahun berikutnya ada peningkatan jumlah ruas maupun panjang jalan yang dibangun di Provinsi Riau. Kami berharap pemerintah pusat dapat terus membantu pembangunan infrastruktur jalan di daerah," harap Helmi.